PENGUSAHA BERSUARA " The Rigth Man At The Right Place

SERANG, Kalimati.id-Sampai Februari 2024, Tak Satu Pun OPD Pemprov banten Lakukan Giat pengadaan barang jasa maupun Lelang Proyek, Kenapa?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Pengusaha Pribumi F. Maulana Sastradijaya menjelaskan, proses tender lelang proyek masih bisa dilakukan atas dasar pengajuan OPD masing-masing ke BPBJ. Kalo ditolak berarti ada kepentingan apa disana?

"Padahal tender atau lelang dini itu sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh BPBJ, namun sejauh ini belum dilakukan, apakah OPD sengaja ingin menyembunyikan pelaksanaan APBD tahun ini dengan metode lainnya secara diam2 ?, "ucapnya

Diketahui belum adanya keputusan SK penetapan PPK dibeberapa OPD menjadi hambatan lainnya dalam penyerapan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, ini dikarenakan kurang tegasnya fungsi dan peranan biro pengadaan barang jasa dalam kepatuhan terhadap regulasi per UU. Dalam peraturan presiden dan SE LKPP menjelaskan keharusan PPK bersertifikat Tipe C. 

Yang seharusnya biro barjas segera menginventarisir SDM pejabat fungsional yg memiliki kompetensi tersebut. 

Jika pada OPD tidak ada yang memiliki kompetensi maka dapat mengambil dari OPD lainnya melalui biro barjas atau PPK boleh dirangkap oleh PA.

Kebijakan akhir persoalan PPK  sudah di atur di SE LKPP no.1 2024, tentang penempatan Jabfung sebagai PPK.

Mau ga mau perintah provinsi banten harus menerapkan *the right men in the right job* karena menyangkut tata kelola pengadaan barjas yang merupakan sumber masalah hukum di tata pemerintahan.

Kami para pelaku usaha lokal sangat prihatin tentunya, dalam pelaksanaan pembangunan di banten tidak lepas dari tarik menarik dan benturan kepentingan lainnya, modus kecurangan dan siasat mensiasati pengelolaan anggaran APBD masih saja mungkin dapat terjadi. Seperti contoh adanya dilakukan beberapa kegiatan yg sudah berjalan tanpa sesuai mekanisme yg seharusnya. 

Untuk itu  kami Paguyuban Pengusaha Pribumi berharap ada baiknya agar masyarakat yang juga sebagai pelaku pembangunan dapat terus mendorong dan mengawal, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan agar segera dapat berjalan dengan baik.(Red)